Pilkada Serentak 2024 Khusus di Aceh Calon Harus Orang Aceh dan Beragama Islam 

ACEH UTARA, iNewsLhokseumawe.id - Komisi Independen Pemilihan, KIP Kabupaten Aceh Utara mengadakan sosialisasi mengenai syarat minimal dan dukungan persebaran serta penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Sabtu (4/5/2024). 

Dalam sosialisasi tersebut, KIP Aceh Utara menekankan bahwa syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah adalah beragama Islam dan orang Aceh.

Baca Juga

Sebelum Ditetapkan DPT, Panitia Pemilihan Kecamatan Mulai Rekap DPSHP

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Menjelang Pilkada serentak, KIP Kabupaten Aceh Utara menggelar sosialisasi mengenai syarat minimal, dukungan persebaran, dan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bagi bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara.

Dalam sosialisasi tersebut, tahapan Pilkada 2024 tetap mengikuti aturan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Sesuai jadwal, sejak tanggal 5 Mei 2024, pendaftaran sudah dibuka untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan bagi calon perseorangan. Selain persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, calon kepala daerah di Aceh harus mengikuti aturan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Baca Juga

81 Panwaslihcam Aceh Utara Dilantik, Pj Bupati Ingatkan Jangan Terlibat Politik Praktis

Muhammad Usman, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Utara, menyatakan bahwa pada Pilkada 2024 di Provinsi Aceh, calon yang maju harus beragama Islam dan orang Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh tentang Pilkada, baik untuk calon perseorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik.

Usman menambahkan bahwa selain kedua syarat penting tersebut, calon kepala daerah dari perseorangan minimal harus memiliki dukungan sebanyak 3 persen dari jumlah penduduk dengan persebaran 50 persen dari wilayah di daerah pemilihan.

Baca Juga

Kunker ke Wilayah Korem Lilawangsa, Pangdam Tegaskan Tingkat Profesional prajurit

Baca Juga

Panwaslih Aceh Gelar Rakor Pengawasan Tahapan Pilkada Aceh di Takengon

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta