LSM The Aceh Institute Catat 19 Kabupaten/Kota Telah Mengesahkan dan Menerapkan Qanun KTR di Aceh

"Dan yang perlu digaris bawahi KTR bukan melarang orang merokok tapi untuk mengatur dimana saja tempat yang boleh merokok atau tidak, karena hal ini penting untuk saling menghargai dan saling menjaga dan juga memberi contoh baik untuk generasi muda dan menekan pengguna rokok di usia dini,"tambahnya Muazzinah.

“Media punya peran penting dalam mendesak lahirnya Regulasi Peraturan Walikota tentang lebih spesifiknya aturan tentang meneruskan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Permendagri Nomor 188 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang juknis pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan juga Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang menurut pandangan islam perilaku yang tidak menghargai orang lain hukumnya Haram, itu menjadi landasan Hukum yang kuat untuk pemko lhokseumawe melahirkan Perwal KTR", terangnya.

Baca Juga

JSI Luncurkan Posko Pemantauan Pilkada 2024 di Aceh, Janji Jamin Kerahasiaan dan Dapatkan Reward

Sementara tantangan dari sisi masyarakat, menurut Muazzinah merokok masih dianggap sesuatu hal yang wajar, dan banyaknya tokoh masyarakat menjadi perokok aktif dan menampilkannya di depan umum.
.
Selanjutnya, pencegahan merokok di dalam keluarga masih lemah, pengetahuan tentang dampak rokok belum dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
.
"Bahkan, meskipun banyak qanun KTR, tetapi kita melihat sejauh ini masih minimnya sanksi sosial yang tegas terhadap perokok," katanya.
.
Muazzinah mengharapkan, peraturan yang telah dibuat tersebut benar-benar dapat dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga angka perokok terutama di Aceh dapat diturunkan.

Editor : Armia Jamil