Ratusan Mahasiswa Demo Kantor DPRK Aceh Utara, Tolak Kenaikan Harga BBM

ACEH UTARA, iNews.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai protes dari sejumlah daerah, ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Aceh Utara dan Lhokseumawe, menggelar aksi demo di halaman gedung DPRK Aceh Utara, Kamis siang (08/09/2022).

Aksi demo tersebut digelar untuk menolak kebijakan pemerintah yang menetapkan harga BBM  naik.

Baca Juga

Setelah Bakar Ban di Depan Kantor DPRK, Mahasiswa Minta Polisi Usut Mafia BBM Subsidi di Aceh Tengah

Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi dan merespon persoalan isu nasional mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi, serta  kenaikan tarif listrik. Para mahasiswa ini juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia Migas, membatalkan IKN yang membebankan APBN.

Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, mahasiswa juga  merespon isu turunan mengenai konflik agraria, dan mengecek Andal, pada pembangunan proyek Vital yang dibangun di daerah Aceh Utara, salah satunya Waduk Kerutoe.

Aksi ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, TNI serta Brimob Polda Aceh. Merespon aksi mahasiswa, perwakilan dari DPRD Aceh Utara menggelar audiensi terbuka di lokasi demo, pihaknya juga membacakan petisi yang diberikan oleh mahasiswa.

Baca Juga

Mahasiswa Aceh Tengah Tuding Kenaikan Harga BBM Sebagai Pengalihan Isu Kasus Sambo

Ketua koordinator aksi, Muksalmina mengatakan, aksi demo tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai penolakan naiknya harga BBM, serta tarif listrik yang naik secara signifikan. Kondisi ini berdampak pada ekonomi warga yang baru pemulihan pasca pandemi, terutama masyarakat menengah kebawah. 

Sementara itu anggota DPRK Aceh Utara, Anzir mengatakan pihaknya mendukung tuntutan mahasiswa, karena menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan tarif listrik, dimasa pemulihan ekonomi ini terkesan terburu buru, sehingga berdampak beban ekonomi masyarakat miskin makin merosot.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak  penegakan untuk memberantas mafia minyak dan gas perlu dilakukan untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran. serta pihaknya meminta pemerintah daerah maupun pusat, untuk menyelesaikan pembangunan Krung Pase untuk irigasi sembilan kecamatan yang dinilai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat petani.

Editor : Armia Jamil