Dalam mengedepankan hak-hak terpenuhinya Penerimaan Negara, Asas Ultimum Remedium (UR) dapat diterapkan dimana penyidikan tindak pidana cukai dapat dihentikan jika pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Asas Ultimum Remedium (UR) telah diterapkan kepada pelaku untuk membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, namun para pelaku menolak menggunakan Asas Ultimum Remedium (UR) tersebut sehingga proses penyidikan yang berlangsung tetap dilanjutkan.
Mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai bukan merupakan hal baru, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepentingan Penerimaan Negara, penerapan asas Ultimum Remedium (UR) atas pelanggaran pidana di bidang cukai selaras dengan konsep penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Penegakan hukum di bidang cukai ini sejalan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) yang lebih obyektif untuk merestorasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku. Selain itu, dalam penerapan asas Ultimum Remedium (UR) memiliki kelebihan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana di bidang cukai lebih cepat dan efisien serta memberikan efek jera karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan denda yang harus dibayar.
Editor : Armia Jamil
Artikel Terkait
